PERATURAN DIREKSI PT PLN(PERSERO) NOMOR: 0015/P/DIR/2020 TENTANG PERLINDUNGAN, PENCEGAHAN, DAN PENANGANAN PELECEHAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PT PLN(PERSERO)

Pasal 6
Pelaporan Pelecehan Seksual 
(1) Korban. Pegawai, dan bukan Pegawai yang mengalami, mengetahui, dan/atau menyaksikan Pelecehan Seksual dapat melaporkan kejadian tersebut melalui Employee Assistance Center (EAC) pada alamat surat elektronik eac@pln.co.id. 
(2) Employee Assistance Center (EAC) menindaklanjuti laporan kejadian Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan bukti pendukung antara lain dokumen elektronik, keterangan saksi yang tercatat, dan dokumen pendukung lainnya. 
(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tertutup dan pelapor diberikan perlindungan serta jaminan kerahasiaan identitasnya.

Pasal 7 
Pemulihan Pegawai sebagai Korban 
(1) Setiap pegawai yang menjadi Korban berhak mendapatkan pemulihan atas Pelecehan Seksual yang dialaminya. 
(2) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemulihan atas: 
a Fisik:
b. Psikologis;
c. Ekonomi; dan
d. Sosial dan budaya. 
(3) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui kegiatan antara lain: 
a. Penyediaan layanan kesehatan antara lain pemantauan dan pemeriksaan untuk pemulihan fisik pegawai yang menjadi Korban secara berkala dan berkelanjutan;
b Penguatan psikologis serta penyediaan bimbingan rohani dan spiritual untuk pegawai yang menjadi Korban secara berkala, 
c. Penguatan dukungan sosial dari lingkungan kerja; dan
d. Pengembahan pegawai yang menjadi Korban ke jabatan yang semula dalam hal pegawai mengalami kerugian antara lain penurunan jabatan dan penolakan promosi jabatan.
(4) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sejak dilaporkannya Pelecehan Seksual berdasarkan ketentuan yang berlaku. 
(5) Satuan kerja yang berwenang mengelola budaya dan change management melakukan pengawasan khusus yang berkelanjutan dalam hal terduga Pelaku merupakan atasan Korban guna memastikan tidak terdapat tindakan balasan dari terduga Pelaku tersebut kepada Korban. 
(6) Atasan pegawai yang menjadi Korban, satuan kerja yang berwenang mengelola budaya dan change management, atau pimpinan pada satuan kerja dapat melakukan koordinasi dengan lembaga lain di luar PLN dalam rangka pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa membebaskan tanggung jawabnya terhadap pemulihan tersebut.

Pasal 8 
Pengenaan Sanksi 
(1) Pengenaan sanksi bagi Pelaku yang merupakan Pegawai dilakukan sesuai dengan ketentuan disiplin Pegawai yang berlaku. 
(2) Pengenaan sanksi bagi Pelaku yang bukan merupakan Pegawai dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku